TERBARU : JOKOWI ANCAM "Copot Dokter hingga Kepala Rumah Sakit"



Sebelum mengakhiri kunjungan kerjanya di Indonesia Bagian Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Terminal Suasio, Halmahera Utara, menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Beras Rastra).

Program-program ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada 26 warga perwakilan penerima masyarakat di sekitar Terminal Suasio. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa besaran KIP untuk siswa SD sebesar Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, SMA/SMK Rp1 juta.


"Cukup tidak? Cukup, masa segitu enggak cukup. Kartu Pintar ini betul-betul dipakai untuk berkaitan dengan sekolah jangan dipakai beli pulsa, dicabut nanti," ujar Presiden Jokowi seperti yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Presiden Jokowi mengingatkan, KIS bila digunakan berobat ke rumah sakit tidak dikenai biaya. Bahkan, lanjut Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, kalau ada rumah sakit yang memungut biaya, dirinya akan mengecek langsung.


"Bisa saya copot kepala rumah sakitnya, bisa dokternya. Karena itu sebenarnya juga bayar tapi yang bayar pemerintah," tambahnya.

Untuk PKH, Presiden Jokowi mengingatkan agar digunakan untuk gizi anak dan gizi keluarga sehingga sesuai dengan peruntukannya. "Jangan untuk membeli rokok," tambahnya.

Faktor ibu hamil atau memiliki anak 0-6 tahun atau memiliki anak usia sekolah sampai SMP, mempengaruhi besaran PKH yang diberikan kepada setiap keluarga. Pendeknya, besaran PKH tidak sama. Presiden berpesan agar dana ini digunakan sebaik-baiknya. Jika ketahuan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dana ini akan ditarik dan dialihkan ke keluarga yang lebih memerlukan.

Sementara untuk ASPDB dan ASLU merupakan wujud tanggung jawab dan penghormatan pemerintah kepada warga penyandang disabilitas berat dan warga lanjut usia agar memiliki jaminan untuk mendapatkan fasilitas yang wajar sehingga dapat menjalani kehidupan dengan tenang.

Tidak hanya itu, terkait program Rastra, pemerintah menjamin bahwa beras yang diberikan dalam kualitas layak konsumsi. Sedangkan mengenai KIP, Kemendikbud telah menyalurkan KIP dengan sasaran SD di Kota Maluku Utara sebanyak 37.102, SMP 15.311, SMA 4.251, dan SMK 5.517. Diharapkan KIP akan mendorong agar anak-anak usia sekolah di Maluku Utara bisa makin pintar dengan mengecap pendidikan resmi.

Sumber : forums.merdeka.com

Subscribe to receive free email updates: